Makalah Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia

           
Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang di andalkan untuk memenuhi kebutuhan finan sialnya, namun pasca Kemerdekaan Republik Indonesia pola perpajakan masih menggunakan metode atau tata cara kolonial Belanda dalam penerapannya, sehingga menyebabkan kebingungan dalam masyarakat pada saat itu, dan sistem colonial ini juga menimbulkan tidak efektifnya dari sector pajak maka dari itu di perlukan suatu perubahan dalam mengefektifkan sistem perpajakan di Indonesia. Pengefektifan pendapatan negara dari pajak telah di laksanakan pemerintah semenjak di galak kannya Tax Reform di Indonesia, dimana sejatinya tujuan utama pembaharuan pajak ini, seperti yang di kemukakan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1983 di depansidang Dewan Perwakilan Rakyat yang intinya sebagai berikut:
“Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasioanal dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dalam pada itu kita semua sadar bahwau ntuk membiayai pelaksanaan Repelita IV kita tidak dapat dan tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber – sumber di luar minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita IV”
Perubahan tata perpajakan Indonesia pasca pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983 mengimplikasikan pergeseran landasan pajak, dimana dahulu pada zaman colonial pungutan pajak semata – matad imaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah jajahan, sedangkan dalam alam kemerdekaan pungutan pajak di jiwai oleh Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Karena itulah pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sikap kegotong – royongan dan kekeluargaan yang juga terdapatdalam Pancasila
Landasan Hukum Pajak juga tercantum dalam pasal 23 hurufA Undang – Undang Dasar 1945 Amandemenketiga, dimana dari pasal ini diturunkan menjadi peraturan perundang – undangan yang lebihs pesifik. Dalam perpajakan Indonesia mengenal 3 sistempemmungutan pajak, yaitu: Official Assesment System, Self Assesment System, With Holding System.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Fitri

Leave a Reply

Your email address will not be published.