Makalah Pengertian Konstitusi Dan Hukum Dasar

           
Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan pengenalan dasar tentang judicial review (uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan), yang di dalam sistem hukum di Indonesia, baru diadopsi setelah amandemen UUD 1945. Sebelumnya, tidak dikenal uji materiil sebuah peraturan perundang-udangan terhadap konstitusi. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009, disebut kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah dan terhadap Undang-undang.[1] Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan, diadakan pembedaan yang tegas antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur sebagai berikut : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar… “. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengatur sebagai berikut : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang… “[2] Dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut : “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.” Dalam pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan Hierarki peraturan peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dari ketentuan tersebut diatas, dapat dipastikan mengenai apa saja bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi dalam sistem hukum Indonesia berdsarkan UUD 1945 dan bentuk-bentuk peraturan mana saja yang lebih tinggi dan man yang lebih rendah tingkatannya

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *