Makalah Pembubaran Koperasi

           
Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”.Bentuk dari bangunan usaha perekonomian yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah dalam bentuk badan usaha koperasi.
Keberadaan koperasi tidak terlepas dari peran para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Pada tahap awal pertumbuhan koperasi,para anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi itu bagi peningkatan kesejahteraan mereka.Seiring dengan berjalannya waktu tidak tertutup kemungkinan perkembangan usaha koperasi tidak lagi sejalan dengan kepentingan para anggotanya.Keadaan seperti itu akan memicu berkurangnya partisipasi anggota dalam keberadaan koperasi tersebut.Sebagai sebuah organisasi ekonomipun,koperasi harus melakukan usaha sebagaimana yang di lakukakan usaha pada umumnya.Koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan lainnya agar berhasil dalam menjalankan usahanya.Jika berhasil mengambil pangsa pasar maka koperasi dapat mempertahankan usahanya,namun ada juga beberapa yang tidak mampu bersaing mengalami kerugian terus menerus dan berujung pada pembubaran koperasi.
Pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan di dalam bab X Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dapat dilakukan dengan 2 (dua) alasan,yaitu karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran dan karena keputusan Pemerintah.
Dalam hal pengelolaan koperasi terlebih sampai pada pembubaran koperasi,pengurus koperasi memiliki tanggung jawab yang besar.Bagaimanakah akibat hukum pembubaran koperasi terhadap pengurus-pengurus koperasi dan bagaiaman tanggung jawab pengurus koperasi tersebut,maka dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut penulis tertarik untuk meneliti tanggungjawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi di Indonesia di tinjau dari Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

 
 

 

Download Word

Download PDF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *