Makalah Hukum Jaminan

           
Hak Tanggungan adalah suatu istilah baru dalam Hukum Jaminan yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), yang sebelumnya belum dikenal sama sekali, baik dalam Hukum Adat maupun dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 51 UUPA ditentukan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat Pasal 51 UUPA tersebut, pada Tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).
Dalam Pasal 29 UUHT ditentukan bahwa dengan berlakunya UUHT, ketentuan mengenai Credietverband dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi dengan diundangkannya UUHT tersebut maka Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis.
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHT yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah : Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Obyek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 4 UUHT, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yaitu mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga Fiducia Cum Creditore, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan. Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undangundang maupun belum diatur dalam undang- undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.
Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.
Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam praktiknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan fidusia. Akibat dari sangat mudahnya praktik gadai tersebut, maka tidak jarang praktik penjaminan gadai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan para peminjam karena lemahnya posisi dari peminjam tersebut. Untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk memiliki satu lembaga keuangan yang melayani pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Salah satu bidang usaha yang terdapat di Indonesia adalah Perum Pegadaian, yang merupakan lembaga pembiayaan bukan Bank, yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat, dengan cara menguasai benda/barang yang digadaikan oleh para nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga terhadap barang/benda tersebut maka para nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang/benda yang digadaikan tersebut.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Fitri

Leave a Reply

Your email address will not be published.